Reporter: Muhammad Julian | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) berharap pemerintah bisa segera mengundang pelaku usaha untuk membahas skema dan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) yang tengah disiapkan pemerintah untuk mengamankan pasokan batubara domestik.
Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah mempelajari wacana skema kebijakan tersebut.
“Kami masih mempelajari. Harapannya agar pemerintah bisa segera mengundang pelaku usaha untuk membahas skema dan mekanisme BLU yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah,” ujar Hendra saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (22/11).
Baca Juga: Pelaku Usaha Siap Ikuti Ketentuan BLU Batubara
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa pembentukan BLU Batubara ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Saat ini penyiapan regulasi berupa Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah mencapai tahapan harmonisasi antara kementerian dan lembaga.
Berdasarkan paparan Kementerian ESDM, objek pungutan dana kompensasi diberlakukan untuk penjualan batubara ekspor dan domestik. Asumsi Harga Batubara Acuan (HBA) yang dikenakan yakni US$ 200 per ton maka dana kompensasi yang dikelola oleh BLU sekitar Rp 137,6 triliun.
Baca Juga: APBI Beri Sejumlah Catatan Soal Rencana Implementasi BLU Batubara
Nantinya, besaran pungutan ditentukan berdasarkan kalori ditambahkan dengan nilai PPN 11%.
“Dana kompensasi diberikan kepada semua pemasok batubara dalam negeri untuk PLN maupun industri kecuali smelter,” ungkap Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (21/11).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
