kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45906,64   6,79   0.75%
  • EMAS1.395.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.17%
  • RD.CAMPURAN 0.09%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.03%

Atur Penggunaan Kendaraan Listrik di IKN, Kemenhub Siapkan Kajian


Senin, 27 Maret 2023 / 04:20 WIB
Atur Penggunaan Kendaraan Listrik di IKN, Kemenhub Siapkan Kajian

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah melakukan kajian penggunaan sarana transportasi kendaraan listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, IKN akan menjadi contoh wilayah penggunaan sarana transportasi kendaraan listrik yang intensif. Misalnya, penggunaan bis listrik hingga mobil listrik sebagai kendaraan sehari-hari. 

Kemenhub sedang merintis agar pembuatan kendaraan listrik untuk IKN dirakit di Indonesia. Kemudian, ada opsi kerja sama dengan produsen luar negeri. Serta diharapkan menggunakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 50%. 

Baca Juga: Kemenhub akan Bangun Bandara VIP di IKN

“Itu menjadi rule of the game yang sudah digariskan Bapak Presiden dan Menko Marinves selalu mengawal hal hal tersebut,” ujar Budi Karya di Istana Merdeka, Jumat (24/3).   

Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, terbuka opsi investor dari luar negeri hadir untuk mengembangkan moda transportasi kereta api di IKN. Hal itu mengingat populasi di IKN diprediksi mencapai hampir 2 juta orang. 

Rencananya, jalur kereta api dari Balikpapan menuju IKN dan akan sejajar dengan jalan tol yang sudah ada. Apabila jalur tersebut sepanjang 40 kilometer (KM) dengan kecepatan 80 KM per jam, maka jarak antara Balikpapan – IKN dapat ditempuh dalam waktu kurang dari satu jam.

“Tentu ini membutuhkan dana yang banyak, teknologi tinggi, kami sudah merencanakan itu tidak harus selesai pada 2024,” ungkap Budi Karya. 

Sementara itu, Sekretaris Otorita  IKN Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, menyebutkan, fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pasar, sekolah, rumah sakit dan lain-lain sudah direncanakan semenjak awal dan akan siap seiring dengan perpindahan ASN. 

Pemerintah tengah menyiapkan skema dan mekanisme pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan cermat. 

Seperti diketahui, tahap pertama pemindahan akan berlangsung pada tahun 2024. Pada tahap itu jumlah ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan adalah 16.990 orang. 

Seiring dengan persiapan tersebut, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke IKN seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya. 

Baca Juga: Revisi UU IKN Tunggu Arahan Menteri PPN untuk Diserahkan ke DPR

Persiapan pemindahan ASN sudah berjalan mulai dari rapat koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan persiapan lainnya.

”Fasilitas untuk kebutuhan ASN yang pindah sudah dipikirkan dan akan disiapkan. Sebagai contoh Rumah Sakit bertaraf Internasional rencananya akan hadir di KIPP, kemudian kita juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik,” ujar Jaka. 

Sebagai informasi, jika ada ibu kota baru, maka nantinya ada sekitar 970.000 ASN Pusat (data BKN per Juni 2022) yang akan digeser ke IKN. 

Angka tersebut dinilai akan mengurangi jumlah kepadatan Jakarta, dan angka tersebut belum termasuk anggota keluarga yang akan diikutsertakan dalam proses pemindahan IKN. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Pre-IPO : Explained Supply Chain Management on Efficient Transportation Modeling (SCMETM)

×