Ekonomi

API: Terbitnya Perpres harga listrik EBT dinilai masih belum cukup

Minggu, 17 Januari 2021 | 10:20 WIB   Reporter: Filemon Agung
API: Terbitnya Perpres harga listrik EBT dinilai masih belum cukup

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) baru akan dimulai pada 2023 mendatang menanti rampungnya eksplorasi oleh pemerintah.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Priyandaru Effendi mengungkapkan Kementerian ESDM memang menargetkan eksplorasi oleh pemerintah bagi WKP baru demi membuat harga jual listrik lebih kompetitif. "Karena bagian resiko terbesar dari pengusahaan panas bumi adalah eksplorasi. Ini membuat target 7.200 MW di 2025 menjadi terlambat," ungkap Priyandaru kepada Kontan.co.id, Jumat (15/1).

Priyandaru melanjutkan pihaknya mendukung upaya eksplorasi oleh pemerintah kendati demikian, menurutnya pemerintah tetap membutuhkan keterlibatan pihak swasta. Ia menambahkan kehadiran pihak swasta baru mungkin terjadi jika keekonomian proyek membaik dan regulasi yang ada memberikan kepastian investasi.

Baca Juga: Ini alasan lelang WKP panas bumi baru dimulai tahun 2023

Priyandaru menambahkan, upaya pemerintah memberikan perbaikan melalui kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Harga Listrik EBT dinilai masih belum cukup. "Harga yang diusulkan dalam draft Perpres akan sulit membuat investor swasta tertarik untukinvestasi karena keekonomian proyek terlalu rendah," jelas Priyandaru.

Ia memastikan diperlukan kepastian insentif dari peemerintah dan dibutuhkan regulasi turunan guna memastikan implementasi pengembangan panas bumi bisa berjalan.

Selanjutnya: Menanti eksplorasi oleh pemerintah, lelang WKP panas bumi baru dimulai pada 2023

 

Editor: Handoyo .


Terbaru