kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

APBN Efektif Jadi Shock Absorber, Tingkat Kemiskinan Turun


Rabu, 20 Juli 2022 / 05:00 WIB
APBN Efektif Jadi Shock Absorber, Tingkat Kemiskinan Turun

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat kemiskinan Indonesia turun menjadi 9,54% per Maret 2022 dari 9,71% di bulan September 2021, dan pada Maret 2021 sebesar 10,14%. Penurunan kemiskinan ini menandakan APBN efektif dijadikan shock absorber atau peredam guncangan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, tingkat kemiskinan terus dalam tren menurun di tengah tekanan harga komoditas global. Khususnya harga pangan dan energi yang berdampak pada harga-harga domestik dan daya beli masyarakat.

“Ini merupakan hal yang positif, mengindikasikan efektif dan perlu dilanjutkannya fungsi APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber),” tutur Febrio dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/7).

Baca Juga: BPS: Disparitas Kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan Masih Tinggi

Angka kemiskinan menurun meskipun ambang batas garis kemiskinan Indonesia naik seiring meningkatnya berbagai risiko perekonomian. Ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2022 meningkat sebesar 4,0% menjadi Rp 505.469 dari sebelumnya Rp 486.168 pada September 2021.

Meskipun garis kemiskinan mengalami peningkatan, kata Febrio, angka kemiskinan Indonesia tetap dapat diturunkan. Studi Bank Dunia (Juni 2022) menyebutkan bahwa kenaikan harga komoditas di dalam negeri, yang dipicu oleh pergerakan harga komoditas global, diperkirakan akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 0,2 poin persentase.

Menurut Febrio, program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dijalankan pemerintah, yang salah satunya menyasar kesejahteraan penduduk, turut berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perbaikan indikator tingkat kemiskinan.

"Di samping program yang dinikmati langsung masyarakat seperti subsidi dan bantuan sosial,” kata Febrio.

Lebih lanjut, Febrio menyebutkan, penguatan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut juga turut mendorong perbaikan tingkat kemiskinan. Perbaikan tingkat kemiskinan pada Maret 2022 terjadi secara merata baik di seluruh pulau di Indonesia maupun di tingkat perdesaan dan perkotaan.

Secara spasial, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun menjadi sebesar 7,50%. Sementara itu, angka penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan menjadi 12,29%.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan rasio gini sedikit meningkat, dari semula 0,381 pada posisi September 2021 menjadi sebesar 0,384 pada Maret 2022.

Kenaikan rasio gini didorong meningkatnya ketimpangan di perkotaan per Maret 2022 menjadi 0,403 dari 0,398 pada September 2021. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga membaik dari semula 6,49% pada Agustus 2021 menjadi sebesar 5,83% per Februari 2022.

Febrio menyampaikan, kebijakan lain yang cukup krusial dalam menjaga daya beli masyarakat adalah kebijakan untuk tetap mempertahankan harga jual energi domestik meskipun dengan konsekuensi naiknya belanja subsidi energi dan kompensasi. APBN telah mengambil peran penting sebagai shock absorber dengan meredam kenaikan tekanan harga komoditas global.

“Jika tekanan harga komoditas global dibiarkan tertransmisi pada harga-harga domestik, inflasi Indonesia kemungkinan akan setinggi inflasi di banyak negara. Dampaknya adalah kenaikan tingkat kemiskinan penduduk,” ujar Febrio.

Oleh karena itu, menurut Febrio, kebijakan pemerintah mempertahankan harga jual energi domestik menjadi sangat krusial untuk mencegah naiknya angka kemiskinan penduduk. Pemerintah juga akan terus meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja serta memperkuat program-program yang memberikan perlindungan pada masyarakat.

Ke depan, kata Febrio, pemerintah akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional sehingga akan menciptakan kesempatan kerja baru.

"Upaya menjaga kesehatan fiskal juga cukup krusial sehingga dapat berperan optimal sebagai shock absorber yang mampu meredam gejolak yang terjadi. Sehingga masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan dapat tetap terlindungi,” imbuh Febrio.

Baca Juga: BPS: Garis Kemiskinan Meningkat Per Maret 2022

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet

×