kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,46   6,00   0.65%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Anggaran Rp 182 triliun mengendap di bank daerah, Jokowi: Ini uang sangat guede


Kamis, 29 April 2021 / 14:05 WIB
Anggaran Rp 182 triliun mengendap di bank daerah, Jokowi: Ini uang sangat guede

Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyebut pengucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih mini. Angka tersebut pun mayoritas masih digunakan untuk keperluan belanja pegawai.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada pemda untuk segera membelanjakan anggaran. "Saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota segerakan yang namanya belanja pemda, belanja APBD, segerakan," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Rabu (28/4).

Kepala Negara Republik Indonesia itu bilang belanja pegawai masih belum maksimal sekitar 63%. Sementara itu belanja modal yang disebut penting baru sebesar 5%.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu menyebut transfer ke daerah tersebut tidak langsung dibelanjakan. Anggaran yang telah ditransfer tersebut masih mengendap pada saldo bank.

Baca Juga: Kapan pencairan THR PNS pusat dan daerah 2021? Simak jadwalnya

"Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan ini mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini," terang Jokowi.

Padahal belanja daerah menjadi faktor penting dalam mengerek ekonomi nasional. Jokowi bilang hingga Maret 2021 terdapat anggaran sebesar Rp 182 triliun yang masih mengendap di bank daerah.

Angka tersebut disampaikan Jokowi justru meningkat dari sebelumnya. Sehingga menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan tidak segera dibelanjakan.

"Hati-hati, Rp 182 triliun ini uang yang sangat guede sekali. Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil," ungkap Jokowi.

Baca Juga: Masuk kuartal II 2021, belanja masyarakat naik tersundut momen Lebaran

Program perlindungan sosial menjadi penting untuk segera disalurkan. Termasuk Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Presiden ketujuh Republik Indonesia itu mencatat penyaluran BLT Dana Desa masih sebesar 32% atau Rp 1,5 triliun. Angka tersebut diminta untuk terus dimaksimalkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Menyusul Langkah BI, ADB Ikut Memangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet

×