Anggaran Pembangunan Tahap Awal IKN Capai Rp 5,1 Triliun, Ini Rinciannya

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) mengungkapkan, anggaran untuk pembangunan tahap awal Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun ini mencapai Rp 5,1 Triliun.

Adapun alokasi anggarannya akan dialirkan kepada lima direktorat jenderal yang ada di PUPR. Pertama, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 0,11 triliun.

"Anggaran ini akan digunakan untuk pengendalian banjir pada DAS Sanggai, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Intake sungai Sepaku, penyediaan air baku dan peresmian Mentawir," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam RDP bersama komisi V di Gedung DPR, Kamis (25/8).

Kedua, Ditjen Perumahan sebesar Rp 0,48 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dinas serta hunian untuk para pekerja konstruksi di IKN Nusantara.

"Jadi nantinya para kontraktor tidak perlu membangun rumah rumah bedeng di sekitar kawasan IKN, nanti akan kita tempatkan di tower rusun yang kami bangun," jelas Menteri Basuki.

Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun Jalan Lingkar Sepaku untuk Akses Menuju IKN

Ketiga, dialokasikan untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 2,11 triliun yang digunakan untuk pembangunan jalan kerja atau logistik IKN, pembangunan jalan di dalam KIPP, preservasi jalan logistik IKN dan preservasi ruas jalan IKN.

Keempat, dialokasikan untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 2,36 triliun yang digunakan untuk pembangunan Intalasi Pemurnian Air (IPA) tahap 1, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) KIPP, sanitasi pengelolaan KIPP dan pengembangan kawasan pemukiman.

"Selain itu juga digunakan untuk membangun istana presiden, istana wakil presiden, 4 blok Kemenko, Kemensetneg, bangunan gedung dan kawasan kantor K/L, Kementerian PUPR, masjid negara, Bandara Nusantara, perkantoran satgas, pekerjaan bukan bangunan gedung, sayembara konsep desain, serta penyusunan basic design," terang Menteri Basuki.

Kelima, akan dialokasikan untuk Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 0,04 triliun untuk managemen pengadaan barang dan jasa terkait Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) honorarium kelompok kerja khusus PBJ serta pembinaan tenaga konstruksi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News