Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris memulai perjalanan diplomatik tiga hari ke Segitiga Utara pada hari Senin yang berfokus untuk membendung migrasi ke AS.
Selama konferensi pers bersama dengan Presiden Guatemala Alejandro Giammattei, Harris mengatakan bahwa penting untuk mencegah orang-orang dari Guatemala, El Salvador dan Honduras, tiga negara tempat mayoritas migran berasal melakukan perjalanan ke perbatasan AS.
“Amerika Serikat akan terus menegakkan hukum kami dan mengamankan perbatasan kami,” kata Harris. "Jika Anda datang ke perbatasan kami, Anda akan ditolak."
"Jangan datang, jangan datang," katanya.
Baca Juga: Laporan AS menyimpulkan Covid-19 mungkin bocor dari laboratorium Wuhan
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang mulai menjabat pada Januari, berada di bawah tekanan untuk membendung lonjakan kedatangan migran dari Amerika Tengah yang melarikan diri dari kemiskinan dan korupsi.
Harris juga mengumumkan langkah-langkah baru untuk memerangi perdagangan manusia, penyelundupan dan korupsi di Guatemala. “Presiden dan saya setuju untuk melanjutkan pekerjaan kami untuk mengelola migrasi di perbatasan utara dan selatan Guatemala,” katanya.
“Kami juga membahas obat-obatan terlarang yang diselundupkan dan manusia yang diperdagangkan melintasi perbatasan ini merusak keamanan Guatemala dan rakyat Amerika Serikat,” terangnya.
William Lawrence, profesor hubungan internasional di American University di Washington, DC mengatakan AS berharap menemukan cara untuk membendung migrasi dalam jangka pendek serta mengatasi masalah struktural yang menyebabkan orang-orang yang ingin bermigrasi ke AS.
“Anda harus secara bersamaan menangani masalah perbatasan di mana ada beberapa perbaikan meskipun terjadi lonjakan dan masalah sistemik yang mengirim begitu banyak migran menuju perbatasan,” kata Lawrence kepada televisi Al Jazeera.
Dalam upaya untuk mengatasi akar penyebab migrasi, pemerintahan Biden telah menjanjikan rencana $4 miliar untuk meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut dan $310 juta dalam bantuan kemanusiaan.
Selanjutnya: G7 sepakat tarik pajak perusahaan multinasional, bagaimana dengan Indonesia?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
