Ada PPKM, anggaran PEN tahun 2021 naik lagi menjadi Rp 627,96 triliun

Rabu, 10 Februari 2021 | 05:30 WIB   Reporter: Yusuf Imam Santoso
Ada PPKM, anggaran PEN tahun 2021 naik lagi menjadi Rp 627,96 triliun


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 kembali ditambah. Teranyar, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meningkatkan pagu anggaran PEN di tahun ini menjadi Rp 627,96 triliun.

Jumlah tersebut meningkat 1,31% atau Rp 8,13 triiliun dari alokasi anggaran pada akhir bulan lalu sebesar Rp 619,83 triliun. Asal tahu saja, anggaran PEN tahun ini telah dinaikkan sebanyak empat kali.

Sebelumnya, pada awal Januari 2021 pagu anggaran PEN tahun ini hanya Rp 403,9 triliun. Kemudian, selang sepekan naik 31,8% menjadi Rp 533,08 triliun.

Artinya, alokasi dana PEN teranyar telah meningkat 55,4% dari pertama kali dicetuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga: Sri Mulyani alokasikan pembiayaan investasi Rp 184,46 triliun, untuk apa saja?

Sri Mulyani bilang, di awal tahun ini justru terjadi lonjakan kasus virus corona dan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan ekonomi (PPKM) . Sehingga, pemerintah perlu memperlebar anggaran guna penanganan dampak virus corona.

“Belanja meningkat pada saat penerimaan negara menghadapi tekanan. Namun APBN tidak bisa diam, bahkan terus menjadi instrumen penting yang diandalkan masyarakat dan dunia usaha,” kata Sri Mulyani, Minggu (6/2).

Dalam program PEN 2021 terdapat lima jenis program. Pertama, sebesar Rp 133,7 triliun untuk penangan kesehatan antara lain pengadaan dan operasional vaksni Covid-19, sarana dan prasarana alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematiannya, serta bantuan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU/BP).

Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp 148,66 triliun dialokasikan dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bansos tunai untuk keluarga penerima manfaat (KPM), subsidi kuota internet, dan diskon listrik.

Ketiga, program prioritas untuk sektoral, kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah senilai Rp 141,36 triliun guna menstimulus dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, stimulus padat karya K/L, kawasan industri, dan program prioritas lainnya.

Baca Juga: PDB per kapita turun, Indonesia bisa lebih lama keluar dari middle income trap

Keempat, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 157,57 triliun antara lain subsidi bunga KUR dan non-KUR, pinjaman loss lomit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan koporasi, pembiayaan PEN, penempatan dana, dan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN yang mendapatkan penugasan.  

Kelima, insentif perpajakan sebesar Rp 47,27 triliun yakni dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), dan insentif PPh Final jasa konstruksi.

Sri Mulyani menegaskan, kebijakan ini sudah disepakati oleh Komisi XI DPR RI. Meski anggaran program PEN tahun ini terus menggunung, tapi dirinya memastikan tidak akan memperlebar defisit APBN 2021 dari outlook 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagaimana tertera dalam UU APBN 2021.

Caranya, Menkeu akan menutupi anggaran program PEN dari realokasi belanja K/L tahun anggaran 2021 sebesar Rp 76,7 triliun, serta sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020 senilai Rp 234,7 triliun. Sisanya berasal dari realokasi transfer ke daerah dana desa (TKDD) dan alokasi awal anggaran program PEN 2021.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pihaknya saat ini masih menghitung ulang pengediaan anggaran program pemulihan ekonomi di tahun ini. “Yang pasti angka-angka tersebut (anggaran PEN 2021) masih dinamis, sesuai dengan perkembangan langkah pemerintah,” kata Askolani kepada KONTAN, Selasa (8/2).

 

Selanjutnya: Selama satu dekade, pemerintah menyuntik Rp 186,47 triliun ke BUMN

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat

Terbaru