/2016/02/09/978111495.jpg "9.000 Pekerja Terancam PHK, Ini Sektor yang Paling Rapuh")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) kian nyata di sektor industri nasional. Tekanan bukan hanya datang dari gejolak global, tetapi juga persoalan domestik yang dinilai semakin mempersempit ruang gerak dunia usaha.
Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Saeful Tavip, menilai proyeksi PHK terhadap 9.000 pekerja mencerminkan adanya persoalan struktural dalam upaya pemerintah menjaga sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Ia menyoroti target pembukaan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum diimbangi realisasi nyata di sektor industri.
Menurut Saeful, tekanan terhadap tenaga kerja tak lepas dari lemahnya iklim investasi. Ia menyebut harga energi yang tinggi, suku bunga, hingga praktik korupsi di sektor ketenagakerjaan turut memperburuk kondisi industri.
Dalam situasi tertekan, perusahaan akhirnya memilih bertahan melalui langkah efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pekerja.
“Saat dunia usaha tertekan, langkah paling cepat adalah efisiensi tenaga kerja, sehingga PHK terus terjadi,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (19/4/2026).
Saeful menambahkan, gelombang PHK paling banyak terjadi pada sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki.
Selain terbebani biaya produksi yang meningkat, sektor ini juga terpukul oleh membanjirnya barang impor terutama dari China, termasuk masuknya barang bekas yang masih layak pakai ke pasar domestik.
Baca Juga: Harga Barang Naik Drastis: Ini Risiko Kelas Menengah!
Untuk meredam gelombang PHK, Saeful mendorong pemerintah mempercepat industrialisasi lintas sektor, membatasi impor barang konsumsi termasuk produk otomotif, serta memberikan insentif bagi investor domestik.
Insentif tersebut mencakup keringanan pajak, kemudahan berusaha, hingga penyederhanaan perizinan agar industri memiliki ruang untuk berekspansi dan menyerap tenaga kerja.
Sejalan dengan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan sedikitnya 9.000 pekerja di 10 perusahaan berpotensi terkena PHK dalam waktu dekat.
Angka tersebut merupakan proyeksi awal berdasarkan laporan serikat pekerja di tingkat perusahaan.
“Saat ini tercatat berpotensi 9.000 karyawan akan terkena PHK,” ujar Said.
Ia menjelaskan, ancaman PHK dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang mengganggu rantai pasok global.
Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz dinilai memperburuk distribusi bahan baku impor sekaligus mendorong kenaikan biaya energi dan logistik.
Perusahaan terdampak mayoritas berasal dari industri plastik dan tekstil yang sangat bergantung pada bahan baku impor.
Selain menghadapi lonjakan harga bahan baku akibat terganggunya pasokan, pelaku usaha juga terbebani kenaikan biaya bahan bakar minyak (BBM) industri yang mengikuti harga pasar.
“Susah mendapatkan barang impor, logistik, dan delivery akibat perang, maka bahan baku impor naik tajam,” jelasnya.
Industri tekstil dan garmen, misalnya, mengandalkan pasokan bahan baku dari India, Australia, hingga Amerika Serikat yang kini terganggu.
Sementara itu, industri plastik terpukul akibat tersendatnya pasokan dari kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi sumber utama bahan baku.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan melakukan efisiensi untuk menahan laju biaya produksi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menekan biaya tenaga kerja melalui pengurangan karyawan.
Tonton: Kapal Perang AS Terdeteksi di Selat Malaka, Misi Rahasia
“Untuk melakukan penekanan biaya buruh adalah pengurangan karyawan,” kata Said.
KSPI memperkirakan dampak penuh dari tekanan ini akan semakin terlihat dalam tiga bulan ke depan.
Merespons hal itu, serikat pekerja mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan penyangga, seperti subsidi sementara BBM industri selama dua hingga tiga bulan guna meredam lonjakan biaya produksi.
Selain itu, KSPI juga mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 10% atau bahkan 9% agar daya beli tetap terjaga dan perusahaan tidak perlu menaikkan harga jual.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut pemerintah tengah menyiapkan langkah baru untuk meredam dampak krisis global terhadap tenaga kerja.
Ia mengungkapkan kebijakan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat, meski belum merinci bentuknya.
“Tunggu, nanti akan ada pengumuman dari pemerintah. Kita akan bentuk sesuatu nanti, tunggu saja,” kata Yassierli.
Ia menambahkan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah yang akan diperkenalkan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026.
Yassierli mengisyaratkan akan ada berbagai kebijakan baru sebagai respons atas ancaman PHK yang meluas.
“Menjelang 1 Mei nanti kita ada banyak surprise,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
