kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kemenkeu catat hingga Agustus 2021 utang pemerintah capai Rp 6.625 triliun


Selasa, 28 September 2021 / 06:55 WIB
Kemenkeu catat hingga Agustus 2021 utang pemerintah capai Rp 6.625 triliun

Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 sebesar Rp 6.625,43 triliun. 

Dengan jumlah tersebut, berarti rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir bulan laporan sebesar 40,85%. 

Dalam paparan APBN KiTa September 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, jumlah utang tersebut mengalami peningkatan Rp 55,27 triliun bila dibandingkan dengan posisi Juli 2021. 

“Kenaikan utang tersebut karena ada peningkatan belanja, terutama untuk sektor kesehatan seperti penyediaan vaksin, infrastruktur kesehatan, dan hal lain terkait kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial,” tulis bendahara negara, seperti dikutip Senin (27/9). 

Baca Juga: Asing masih catat net buy di tengah sentimen tapering off, apa kata analis?

Ia kemudian menambahkan, kondisi peningkatan utang ini tak hanya dialami oleh Indonesia. Bahkan, hampir seluruh negara berkembang mengalami peningkatan utang. 

Lebih lanjut, kenaikan utang Indonesia terutama disebabkan adanya kenaikan utang dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik sebesar Rp 80,1 triliun. Sebaliknya, SBN valuta asing mengalami penurunan Rp 15,42 triliun. Hal yang sama terjadi untuk pinjaman, di mana terjadi penurunan Rp 9,41 triliun. 

Pemerintah berjanji untuk tetap menjaga pengelolaan utang yang hati-hati, terukur, dan fleksibel di masa pandemi ini.  Hal yang dilakukan antara lain menjaga komposisi utang SBN domestik lebih besar daripada utang dalam bentuk valuta asing. 

Baca Juga: Begini persiapan perbankan hadapi obligasi jatuh tempo di tengah pandemi

Sementara itu, di sisi pinjaman luar negeri, pemerintah memanfaatkan pinjaman luar negeri yang lebih efisien, konversi pinjaman ke pinjaman dengan biaya murah dan risiko yang rendah. 

Bahkan, pemerintah juga melakukan debt swap, yaitu membayar utang dengan menukarnya menjadi program pembangunan tertentu yang menjadi perhatian negara donor. 

Selanjutnya: Dibayangi sentimen negatif, IHSG diproyeksi masih mampu mencapai target akhir tahun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

×