Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara sampai dengan akhir September 2021 sebesar Rp 1.806,8 triliun. Realisasi belanja ini tumbuh minus 1,9% year on year (yoy), melonjak dibandingkan akhir Agustus 2021 yang mencapai 1,5% yoy.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja negara belum optimal disebabkan oleh komponen belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang masih mengalami perlambatan.
Adapun, belanja pemerintah pusat dalam delapan bulan di tahun ini sebesar Rp1.265,3 triliun, tumbuh 4,4% yoy. Pencapaian ini setara dengan 64,7% dari pagu Rp 1.954,5 triliun.
“Penurunan ini sebagai dampak dari belanja non-K/L karena di periode yang sama tahun 2020 terdapat pembayaran kompensasi,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN, Senin (25/10).
Baca Juga: Defisit APBN 2021 mencapai Rp 452 triliun hingga September 2021
Untuk realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp 734 triliun, tumbuh 16,1% yoy. Pencapaian ini sudah setara 71,1% dari pagu sebesar Rp 1.032 triliun.
Belanja K/L terdiri dari belanja modal tumbuh 62,2% yoy yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengadaan peralatan. Lalu belanja barang tumbuh 42,4% yoy guna mendukung akselerasi program PEN dalam pelaksanaan vaksinasi, klaim perawatan, bantuan upah, dan bantuan usaha mikro.
Lalu, realisasi belanja non K/L sebesar Rp 531,1 triliun, minus 8,3% secara tahunan. Angka ini setara dengan 57,6% terhadap total pagu sebesar Rp 933,6 triliun.
Sementara itu untuk realisasi TKDD sampai akhir September 2021 mencapai Rp 541,5 triliun, minus 14% yoy antara lain terdiri dari transfer ke daerah Rp 491,3 triliun dan dana desa Rp 50,2 triliun masing-masing minus 14,1% dan minus 13%.
“Untuk TKDD hal ini antara lain karena dampak relaksasi penyaluran beberapa jenis dana transfer di 2020, namun pertumbuhan penyaluran TKDD ini membaik dibanding bulan lalu. Dengan demikian belanja daerah tetap harus diakselerasi melalui peran aktif Pemda,” ujar Menkeu.
Selanjutnya: Sri Mulyani: Sekarang semua orang ngurusin utang, itu saya senang banget
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
