Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf memasuki tahun kedua. Di tengah pandemi Covid-19 pemulihan ekonomi menjadi pekerjaan rumah terbesar yang harus dilakukan pemerintah ke depan.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, dengan pelonggaran yang perlahan dilakukan, memantik berbagai sektor ekonomi untuk mulai bergeliat.
Mulai bergeliatnya perekonomian tentunya perlu direspon pemerintah dengan menerbitkan regulasi yang mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pertama Sarman menyebut pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang mempermudah pembiayaan bagi dunia usaha.
Baca Juga: Dua tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, masih ada PR masalah fiskal hingga pengangguran
"Bagaimana pelaku usaha kita pelaku UMKM tidak lagi susah mendapatkan permodalan. Misalnya bagaimana skema pinjaman itu tidak lagi memakai skema perbankan murni," kata Sarman kepada Kontan.co.id, Jumat (22/10).
Pasalnya, jika dengan persyaratan pembiayaan tersebut akan memberatkan pelaku usaha dan UKM yang secara keuangan terdampak karena pandemi. Maka perlu ada skema pembiayaan baru yang tidak hanya melihat dari segi laporan keuangan.
"Misalnya bagaimana potensi dan juga produktivitas usaha tersebut sebelum pandemi. Itu bisa dijadikan satu salah satu cerminan dalam mendapatkan pembiayaan. Harus ada skema seperti itu nantinya," ujarnya.
Kedua, Sarman menyoroti soal implementasi UU Ciptakerja. Aturan turunan UU Ciptakerja menjadi pekerjaan rumah yang implementasinya harus disinergikan baik antar Kementerian dan Lembaga ataupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Supaya ini tuh bisa searah, katakanlah ketika dapat izin pemerintah pusat harus bisa lancar juga di tingkat daerah. Bagaimana ekosistem implementasi undang-undang cipta kerja ini bisa berjalan dengan baik dan mampu menggenjot investasi kita," jelasnya.
Ketiga, pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kinerja ekspor dari komoditi unggulan yang ada di setiap daerah, utamanya nonmigas. Sarman menyebut, pemerintah perlu menghilangkan kendala dari segi perizinan untuk mendorong ekspor.
Secara keseluruhan, Sarman mengapresiasi kinerja Kabinet Indonesia Maju selama 2 tahun ini. Berkaca saat ini seluruh negara di dunia mengalami tantangan yang sama dampak dari pandemi Covid-19.
Baca Juga: Jubir beberkan pencapaian dua tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin
"Semua menteri itu punya peran dan tugas masing-masing ada perannya masing-masing. Misalnya Kementerian BUMN bagaimana memanfaatkan BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional dengan sinergi dengan berbagai pihak. Sisi investasi juga bagaimana Pak Bahlil dengan segala kemampuan mencapai target investasi," jelasnya.
Meski mengapresiasi kinerja para menteri di bidang ekonomi, Sarman memberi catatan pentingnya menghilangkan ego sektoral dari setiap Kementerian dan Lembaga. Tak hanya itu sinkronisasi data antar Kementerian juga perlu ditingkatkan untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Paling utama adalah bagaimana supaya data itu bisa punya basis yang sama. Jadi misal antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan itu harus sinkron basis datanya," pungkas Sarman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
