Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menilai, realisasi sejumlah tahapan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dilakukan PT Pertamina hingga saat ini belum optimal.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengungkapkan, sejauh ini dari total 5.518 SPBU yang ditargetkan dapat terdigitalisasi sekitar 5.471 SPBU atau setara 99,15% telah terpasang Automatic Tank Gauge (ATG) guna memantau stok BBM di tanki secara otomatis.
Selain itu, ada sekitar 5.448 SPBU atau setara 98,73% yang telah terpasang mesin EDC Link Aja.
Kendati demikian, Fanshurullah mengungkapkan salah satu tujuan digitalisasi yakni untuk peningkatan pengawasan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) melalui pencatatan nomor polisi.
Baca Juga: Digitalisasi SPBU Pertamina mendapat apresiasi
"Kuncinya bukan di ATG dan EDC tapi catat nomor polisi dengan CCTV, nah ini belum ada kontrak kerjasama dengan Pertamina," kata Fanshurullah dalam RDP bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (27/1).
Merujuk data BPH Migas, pencatatan nopol melalui EDC saat ini mencapai 69,25% atau 3.821 SPBU. Sementara itu yang telah terdigitalisasi status BAST sekitar 5.147 SPBU atau mencapai 93,28%.
Adapun yang telah terdigitalisasi dashboard sebanyak 3.988 SPBU (72,27%) dan SPBU yang terpasang CCTV Analytic realisasinya masih 0%.
Di sisi lain, kepatuhan pencatatan nopol untuk JBT Biosolar mencapai 80% dan JBKP Premium sekitar 24%.
"Berarti 70% nya tidak tau itu datanya. Harapan kami ke depan agar ini bisa diketahui agar BBM ini digunakan kendaraan yang berhak," pungkas Fanshurullah.
Selanjutnya: Produksi PHE ONWJ bertambah 16 MMSCFD lewat proyek KLD
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
